Wednesday, 20 January 2016

Kata Konsultan Pajak Tentang NPWP Terpisah Suami-Istri

Sumber Gambar 
Penting atau tidak sih, punya Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang akrab disebut NPWP? Seringkali dalam berbagai urusan harus melampirkan nomor NPWP, termasuk para blogger dan penulis saat mendapatkan honor atau hadiah. Bagi pengusaha dan pegawai juga tidak luput dari berbagai hal yang menyebutkan NPWP dalam persyaratan tertentu.
NPWP wajib dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bagi yang belum mempunyai NPWP, bisa mendaftarkan diri dengan mudah ke Kantor Pajak terdekat atau online, berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1.        Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran, dapat meminta di KPP atau download di www.pajak.go.id

2.        Foto Copy KTP
3.        Menyampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, bisa langsung, pos tercatat atau jasa kurir.
Apakah suami dan istri harus mempunyai NPWP masing-masing? Berikut hasil Interview bersama Ibu Zeti Arina, seorang konsultan pajak di Surabaya yang sangat konsen mengedukasi masyarakat agar melek pajak.
Zeti Arina
Mengenai perlu atau tidaknya mempunyai NPWP masing-masing, ternyata jawaban Bu Zeti, sapaan akrab beliau adalah tidak perlu.
“Secara aturan pajak menganut satu entitas, bila tidak ada perjanjian pisah harta sebenarnya cukup suami saja yang ber NPWP tetapi bila istri menghendaki boleh saja ber NPWP sendiri-sendiri.
Boleh saja menggunakan NPWP suami bahkan bila sama sama bekerja di suatu perusahaan akan lebih baik NPWP jadi satu karena setelah di akhir tahun melakukan penghitungan ulang bisa berakibat kurang atau lebih bayar”, papar konsultan pajak dari Surabaya ini.
Selanjutnya, Beliau mengatakan bahwa hal tersebut karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh masing-masing suami-istri dengan atas penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) adalah PPh berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing-masing suami dan istri.
“Maka saran saya sebaiknya NPWP jadi satu saja atas penghasilan istri dari satu pemberi kerja, penghasilan istri dilaporkan di formulir 1770 III bagian A II yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja,” lanjut ibu yang sering mengedukasi masyarakat tentang pajak ini.
Bagaimana kalau sudah terlanjur ber NPWP terpisah?


Jika suami-istri masing-masing sudah mempunyai NPWP, Bu Zeti menyarankan sebaiknya NPWP istri dicabut saja. Adapun syarat-syarat pencabutan NPWP antara lain surat permohonan pencabutan NPWP yang dilampiri dengan :
- Fotokopi buku nikah
- Foto Copy NPWP Suami
- Surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau
- Surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
“Jangka waktu enam bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat KPP harus menerbitkan surat keputusan  Penghapusan NPWP namun Jika telah melampaui enam bulan KPP tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan,” tegasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari konsultan pajak ini, saya pun jadi tidak ragu lagi jika ada lomba atau kontes blog dan harus melampirkan NPWP karena suami sudah punya. Urusan pajak memang seringkali rumit dan memusingkan, untuk itulah perlunya berkonsultasi dengan konsultan pajak. Berkonsultasi bukan untuk menghapus atau memanipulasi data agar tidak membayar pajak, tetapi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

19 comments:

  1. Aku juga punya NPWP sendiri...tapi dulu karena dapat dana bantuan buat PAUDku...jadi harus biki..hehe

    ReplyDelete
  2. Hmm .. aku juga punya NPWP sendiri, ba. Menurutku malah lebih praktis punya NPWP sendiri. Karena pas lagi butuh, jadi lebih cepat. But nice info ya mba

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya Mba, memang lebih praktis punya sendiri,
      ribetnya mungkin kalau pas harus laporan akhir tahun ^^

      Delete
  3. Saya juga sudah punya NPWP sendiri, dan tiap bulan maret bingung bikin laporan SPT nya, hehehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minta bantuan petugas KPP Mba, kalo bingung ;)

      Delete
  4. Aku udah punya npwp sendiri, tapi laporannya pajak jadi satu ama suami, numpang :)

    ReplyDelete
  5. Ohh NPWP bisa dicabut juga ternyata

    ReplyDelete
  6. aku juga punya NPWP sendiri mbak Arin karena suami ngikut kantornya swasta. Nah ini yg bikin bingung, aku kalo mau report gimana karena aku hanya ibu rumah tangga yang dpt penghasilan kadangkala kalau menulis saja. terimakasih ya mbak..saya tunggu kabarmnya

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pas laporan datang langsung saja ke KPP Mba, biasanya bisa dibantu sama petugas disana, ngitung penghasilannya.
      dulu suamiku lama nggak laporan krn setelah usahanya bangkrut jd penghasilan nggak jelas dan dibawah 1jt,
      tetep dilaporkan dan dipandu sama petugas Mba.. ^^

      Delete
  7. aku gak tau cara buatnya mbak, dulu dibuatin kantor jadi tiba2 aja udah jadi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi.
      saya malah mau buat belum jadi Mba..
      IRT penghasilan blm tentu, jd numpang suami aja ^^

      Delete
  8. Saya buat NPWP saat belum bersuami. Sampai sekarang jadi punya sendiri-sendiri, Mbak. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalo ga ada masalah seeprtinya ga apa2 ya Mba..

      Delete
  9. Makin jelas ya aturannya yang menyatakan aturan pajak menganut satu entitas, bila tidak ada perjanjian pisah harta sebenarnya cukup suami saja yang memiliki NPWP, Thank ya atas infonya

    ReplyDelete
  10. Peraturan ini sangat tidak adil. Mengapa wanita kawin yang mandiri (punya pekerjaan dan NPWP sendiri) justru dihukum dengan pajak yang lebih tinggi. Juga untuk yang punya perjanjian pisah harta. Namanya saja Terpisah (harta & kewajiban punya suami dan istri berdiri sendiri-sendiri) ... kok kewajiban pajaknya bisa digabung .... (yang bikin peraturan pajak kayanya tidak mengerti arti Perjanjian Pisah Harta) .... dan bagaimana untuk wanita yang sudah punya perjanjian pisah harta jauh sebelum peraturan pajak 2009 tersebut dikeluarkan. Kan tidak mungkin bisa gabung NPWP suami supaya tidak kena pajak berganda. Perjanjian pisah harta kan tidak bisa dicabut kecuali kalau bercerai. Sungguh tidak adil :o( Semoga para pembuat peraturan bisa segera merevisi aturan yang tidak adil ini.

    ReplyDelete

Terimakasih Telah membaca dan memberikan komentar di blog ini.

Mohon tidak menyematkan link hidup dan spam lainnya :)

Salam